Jakarta, 21 April 2025 – Komnas HAM mengadakan dialog bersama organisasi masyarakat sipil yang aktif mendampingi komunitas di kawasan Danau Toba, guna mendorong penyelesaian konflik agraria antara warga dan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Kegiatan ini digelar secara hybrid di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta.

Dialog ini melibatkan sejumlah organisasi seperti AMAN Tano Batak, Bakumsu, KSPPM, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo), Komunitas Adat Sihaporas dan Ompu Umbak Siallagan, Perempuan Adat Dolok Parmonangan, BPAN, Green Justice Indonesia, serta Yayasan Orangutan Sumatera Lestari (YOSL-OIC).

Ketua Tim Agraria sekaligus Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin P. Siagian, menegaskan bahwa Komnas HAM memberi perhatian serius terhadap konflik agraria di wilayah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan dan rekomendasi komprehensif sejak periode sebelumnya, meskipun hingga kini rekomendasi itu belum diimplementasikan.

"Konflik ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saya berharap bisa diselesaikan di masa periode kami," ujar Saurlin.

Senada dengan itu, Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo menyebut dialog ini sebagai langkah mencari solusi pragmatis demi terciptanya situasi yang damai dan kondusif. Ia juga menekankan pentingnya mediasi berbasis HAM, khususnya dalam hal akses pengelolaan lahan, serta mendukung pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat.

Dalam forum tersebut, para perwakilan organisasi sipil menyampaikan kondisi terbaru masyarakat, perkembangan konflik, hambatan yang dihadapi, serta berbagai upaya penyelesaian baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.